PENANGANAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH TANJUNGPINANG DALAM PEMULANGAN TKI YANG DIDEPORTASI ( Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Tanjungpinang )

AL HAFIZH, HAFIZ PENANGANAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH TANJUNGPINANG DALAM PEMULANGAN TKI YANG DIDEPORTASI ( Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Tanjungpinang ). PENANGANAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH TANJUNGPINANG DALAM PEMULANGAN TKI YANG DIDEPORTASI ( Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Tanjungpinang ).

[img]
Preview
Text
JURNAL-PDF.pdf

Download (227kB) | Preview

Abstract

Tenaga Kerja Indonesia bermasalah (TKIB) yang dideportasi dari Negara Malaysia ke Kota Tanjungpinang sebagai salah satu daerah debarkasi tidak pernah ada habisnya. Proses penanganan TKIB ini dilakukan oleh Tim Satuan Tugas TKIB Kota Tanjungpinang yang diketuai oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang bersama Pendamping Pemulangan Debarkasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Masalah yang sering dihadapi pada saat penanganan TKIB adalah adanya oknum yang menjemput TKIB yang bukan berasal dari keluarga TKIB sehingga ketika keluarganya datang mereka telah keluar terlebih dahulu. Selain itu adalah adanya keterlambatan pemulangan TKIB ke daerah asal sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan di rumah penampungan selama berhari-hari sehingga dikhawatirkan terjadinya kerawanan sosial serta kerentanan sosial diantara TKIB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Satuan Tugas Lapangan Penanganan TKIB di Kota Tanjungpinang serta bagaimana koordinasi antar setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penanganan TKIB ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan satuan tugas lapangan penanganan TKIB di Kota Tanjungpinang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai dengan ber jalanya indikator implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini. Namun belum adanya SOP (standard operating procedures) baku yang dibentuk oleh Tim Satgas TKIB di lapangan dalam proses penanganan TKIB tersebut. Disisi lain sumber daya staf yang ada dirasa terlalu banyak sehingga terjadi ketidak efektifan tugas dan menyebabkan ketidak efesiensi penggunaan anggaran dalam pembiayaan honorer satgas. Proses penanganan TKIB oleh Tim Satgas TKIB yang berjalan belum menunjukkan adanya collaboarative governance yang baik. Kata kunci : Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), kebijakan, Koordinasi, Collaborative governance.

Item Type: Article
Subjects: J Political Science > JV Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration
Division: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: AL HAFIZH Afiz
Date Deposited: 13 Feb 2018 04:19
Last Modified: 13 Feb 2018 04:19
URI: http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/142

Actions (login required)

View Item View Item