PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT TAHUN 2017

Andika Mandala Putra, Andika Mandala Putra and Yudhanto Satyagraha Adiputra, M.A, Yudhanto Satyagraha Adiputra, M.A and Uly Sophia, Uly Sophia PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT TAHUN 2017. PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT TAHUN 2017.

[img]
Preview
Text
JURNAL.pdf

Download (596kB) | Preview

Abstract

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hakikat aktifitas pengawasan merupakan masalah kebenaran karena sangat membutuhkan nilai-nilai moral yang berada dalam kemampuan intelektual atau kecerdasan seseorang, dikatakan aktivitas pengawasan yang baik dan benar itu memiliki ukuran penilaian yang dilakukan orang lain, apabila penilaian baik dan benar itu dilakukan sendiri akan pasti menciptakan subyektivitas. Penertiban Parkir bedasarkan Peraturan Daerah Koata Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perpakiran adalah pelaksanaan penyelenggaraan perpakiran yang tertata dengan baik adalah sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang aktifitas perekonomian dan merupakan langkah nyata dan peran serta seluruh komponen untuk peningkatan pembangunan daerah. Kota Tanjungpinang saat ini sangat padat sehingga tidak jarang terjadi macet, kondisi ini di perparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang parkir kendaraanya dibahu jalanan. Setiap tahun jumlah kendaraan Kota Tanjungpinang selalu meningkat dari tahun 2013 sebanyak 78.535, 2014 sebanyak 64.962, 2015 sebanyak 79.041 dan pada tahun 2016 sebanyak 81.644 kendaraan yang ada di Kota Tanjungpinang. Terdapat Peraturan Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran dan Rerstribusi Perpakiran pada BAB XIX Sanksi Administrasi Pasal 45 yang berbunyi “bagi pengguna jasa/pengemudi kendaran yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a mematuhi semua tanda-tanda parkir dana tau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka parkir atau tanda lainnya); dan pasal 15 ayat (1) (setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak terdapat rambu parkir dan/atau marka parkir). Dikenankan tindakan penggembokkan, penderekan, penggembosan, pemindahan atau dengan cara dan sarana lain yang dibutuhkan guna untuk penertiban yang dilakukan oleh Dishubkominfo dan denda administrasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Pergubungan Kota Tanjungpinang Dalam Penertiban Pakir Kendaraan Roda Empat Tahun 2017 berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dinas Perhubungan menjalankan tugas dalam penertiban parkir sesuai yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retrebusi Perpakiran. Kebijakan ini sudah mampu untuk hasil yang baik, hanya saja butuh sedikit perbaikan agar hasil yang dapat diperoleh sangat memuaskan untuk kedepannya. Kata kunci: Pengawasan, Penertiban Parkir, dan Dinas Perhubungan.

Item Type: Article
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: Andika Mandala Putra
Date Deposited: 13 Aug 2018 04:45
Last Modified: 13 Aug 2018 04:45
URI: http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/1901

Actions (login required)

View Item View Item