PERAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 (Studi kasus hak asuh anak akibat perceraian)

Indah Raihanati, Putri (2018) PERAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 (Studi kasus hak asuh anak akibat perceraian). PERAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 (Studi kasus hak asuh anak akibat perceraian). (Unpublished)

[img]
Preview
Text
JURNAL INDAH.pdf

Download (412kB) | Preview
Official URL: http://fisip.umrah.ac.id

Abstract

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga independen di Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, fungsi dan keberadaan komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah (KPPAD) adalah melakukan pengawasan dan pemantauan bagaimana masing-masing SKPD dan lembaga teknis tersebut melakukan tugas penyelenggaraan hak-hak anak. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk melihat seberapa besar peran komisi pengawasan perlindungan anak daerah dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak di kota tanjungpinang akibat perceraian orang tua dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi komisi pengawasan perlindungan anak daerah dalam mengatasi permasalahan hak asuh anak di kota tanjungpinang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPAD Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki kewenangan hak asuh jatuh kepada siapa, tetapi itu semuanya kewenangan pengadilan yang menetapkan hak asuh itu berada pada pihak ayah ataupun pihak ibu, tetapi dalam hal kasus perceraian yang menyangkut masalah hak asuh anak, kalau hak asuh anak itu masuk dalam pelaporan KPPAD Provinsi Kepulauan Riau biasanya kami menerbitkan rekomendasi misalnya memberikan rekomendasi kepada pengadilan ataupun kepada kedua belah pihak untuk mana yang lebih layak, karena kita bicaranya bukan kepentingan orang tua tetapi adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hambatan yang dihadapi Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi permasalan hak asuh anak adalah para pihak yang tidak memahami tentang konsep pengasuhan anak bahwa hak kewajibannya itu ada pada masing-masing orang tua, terkadang karena emosi dari ayah atau ibu ini akhirnya mengakibatkan anak menjadi korban. Kata Kunci: Peran, KPPAD, dan Hak Asuh Anak

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
J Political Science > JC Political theory
Division: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Art
Depositing User: Raihanati Indah
Date Deposited: 13 Aug 2018 06:27
Last Modified: 13 Aug 2018 06:27
URI: http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/2121

Actions (login required)

View Item View Item