IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (STUDI KASUS DI DESA DENDUN KECAMATAN MANTANG TAHUN 2017)

RESTIADI, SHERLY ALVIA IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (STUDI KASUS DI DESA DENDUN KECAMATAN MANTANG TAHUN 2017). IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (STUDI KASUS DI DESA DENDUN KECAMATAN MANTANG TAHUN 2017). (Unpublished)

[img]
Preview
Text
SHERLY ALVIA RESTIADI-130565201069-FISIP-2019.pdf

Download (456kB) | Preview

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusa pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal wajib yang menjadi kewenangan desa ialah urusan pemerintahan yaitu memenuhi pelayanan administrasi untuk masyarakat. Desa Dendun merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Dalam melaksanakan kewajibannya, pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat mengacu pada Permendagri Nomor 2 Tahunn 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa khusunya pada pemahaman masyarakat terhadap pemberian surat keterangan yang dilaksanakan di Desa Dendun dengan menggunakan teori David L. Weimer dan Ardan R. Vinning.Metode yang dignakan dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan informan sebanyak 14 orang serta menggunakan teknis dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penelitian ini yakni implementasi permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa (studi kasus di Desa Dendun Kecamatan Mantang tahun 2017) terlaksana secara baik, hal ini dapat dilihat melalui pemahaman masyarakat terhadap pemberian surat keterangan yang mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian didukung oleh sumber daya manusia yang sudah terampil dalam membeikan pemahaman dan pelayanan masyarakat.

Item Type: Article
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Division: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Program Studi Ilmu Pemerintahan
Depositing User: SHERLY ALVIA RESTIADI
Date Deposited: 14 Feb 2019 04:07
Last Modified: 14 Feb 2019 04:07
URI: http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/2579

Actions (login required)

View Item View Item