PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014

UPIT, GARNASI (2018) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014. ISSN 130565201042

[img]
Preview
Text
jurnal upit garnasi pdf.pdf

Download (265kB) | Preview
Official URL: http:ripository.umrah.ac.id

Abstract

ABSTRAK Pada prinsipnya good governance menunjuk pada cara kekuasaan merespon masalah-masalah las a dengan mengikuti prinsip atau nilai tertentu yang dinilai baik oleh masyarakat. Dalam masyarakat demokratis tentu memiliki nilai-nilai umum yang melekat pada praktek penyelenggara pemerintah yang dianggap mencirikan pemerintahan yang demokratis. Dilliahat dari sisi nilali yang mendasarinya, pemerintah yang baik (good governance) adalah bahwa proses governance tidak lebih dari pada proses kebijakan yang melibatkan banyak pelaku, pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan, setelah adanya kewenangan yang baru berdasarkan undang-undang pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014, penelitian ini dilakukan di provinsi kepulauan riau dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori sedarmayanti good governance . Hasil dari penelitian yang dilakukan menemukan bahwa, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah provinsi kepulauan riau bidang kelautan belum secara maksimal dilakukan, kurangnya sarana-prasarana, keungan ditambah lagi kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) dan koordinasi antar instansi menjadi las an hari ini kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan. Kata Kunci : Good governance, Pemerintah Daerah

Item Type: Article
Subjects: J Political Science > JC Political theory
Depositing User: S. IP Upit garnasi upit garnasi
Date Deposited: 20 Feb 2018 03:31
Last Modified: 20 Feb 2018 03:31
URI: http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/326

Actions (login required)

View Item View Item