Analisis Implementasi Kebijakan Publik Tentang Bangunan Gedung Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Izin Mendirikan Bangunan)

Rachmat, Hidayat Analisis Implementasi Kebijakan Publik Tentang Bangunan Gedung Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Izin Mendirikan Bangunan). Analisis Implementasi Kebijakan Publik Tentang Bangunan Gedung Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Izin Mendirikan Bangunan).

[img] Text
Jurnal.docx - Published Version

Download (101kB)

Abstract

Kebijakan publik mengenai bangunan gedung di Kota Tanjungpinang dalam hal ini, izin mendirikan bangunan bertujuan agar adanya ketertiban bangunan-bangunan yang dibangun oleh masyarakat dan tidak melanggar aturan yang ada, serta menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat sekitar. Kebijakan Publik adalah Pemerintah seharusnya memperhatikan setiap kebijakan yang dibuat baik kebijakan top-down maupun bottom-up dan kegiatan pemerintah dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk masyarakat yang dimana pemerintah sudah harus mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan yang dibuatnya, dan memastikan tidak merugikan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada di setiap instansi-instansi pemerintahan yang mengatasi masalah IMB ini kurang memadai atau kurang sehingga para pelayanan publik tidak ekstra dalam melayani masyarakat. Dari berbagai wawancara dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana yang diberikan pemerintah belum cukup untuk melayani masyarakat yang akan mengurus masalah IMB di Kota Tanjungpinang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum (Wikipedia.org). Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Tanjungpinang Tentang Bangunan Gedung Perda ini dibuat oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dengan tujuan agar pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat lebih teratur. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kenyamanan, Perizinan

Item Type: Article
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
J Political Science > JS Local government Municipal government
Depositing User: rachmat hidayat
Date Deposited: 20 Feb 2018 01:54
Last Modified: 20 Feb 2018 01:54
URI: http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/393

Actions (login required)

View Item View Item