Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Persiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)

Myra Amanda Islamey, myra (2018) Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Persiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). ilmu pemerintahan. pp. 1-10. ISSN 130565201006 (Unpublished)

[img]
Preview
Text
jurnal ilmiah.pdf

Download (326kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dengan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan dalam pengelolaan urusan bidang pendidikan menengah. Undang-undang tersebut mengamanatkan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi, penyerahan ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016, dan harus tuntas pada awal tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah dari Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau studi pada Persiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan untuk mengetahui kendala kendala apa saja yang terjadi dalam Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Teknik analisa penelitian ini mengggunakan teknik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui penyerahan aset yang melingkupi penyelenggaraan pengelolaan pendidikan menengah atas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan yaitu: faktor pendukung berupa pengelolaan manajemen pendidikan menjadi lebih fokus dan lebih efisien dan adanya harapan peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: masih adanya kesalahan administrasi, berkurangnya asset, anggaran, dan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, jauhnya jarak tempuh antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten, kurangnya integritas Aparatur Sipil Negara, serta belum adanya pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. Hendaknya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintan lebih dioptimalkan. Kata Kunci : Peralihan, Kewenangan, Sekolah Menengah

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Division: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Art
Depositing User: myra amanda islamey
Date Deposited: 19 Feb 2018 07:58
Last Modified: 19 Feb 2018 07:58
URI: http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/457

Actions (login required)

View Item View Item